Fakfak.1Detik.Online-
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak, La Iriani, SH menjelaskan terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Fakfak, nomor 2 tahun 2008 tentang larangan memasukan, memproduksi, menjual, mengedarkan, membawa, menyimpan, meminum/mengkonsumsi minuman beralkohol.
Anggota DPRD asal Partai Demokrat ini kepada 1Detik, senin (2/10) melalui saluran telepon mengatakan, sebagai Ketua Bapemperda, dirinya telah menyarankan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Fakfak segera meninjau kembali Perda tersebut untuk direvisi. Sebab menurutnya, Perda tersebut sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
"Karena perda itu diajukan oleh eksekutif jadi saya sudah sarankan untuk segera ditinjau ulang dan direvisi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Kalau Perda itu dari DPRD, sudah kita tinjau ulang."jelas La Iriani.
Lanjut La Iriani, meskipun saran tersebut sudah disampaikan namun sampai saat ini, belum ada respon dari pihak Pemkab
"Sejak saya di Bapemperda tahun 2019, saya sudah sarankan itu tapi sampai sekarang belum ada yang dilakukan" ujarnya.
Disinggung soal beredarnya minuman keras berbagai jenis dan golongan dengan bebas padahal Perda tersebut masih berlaku, Anggota DPRD asal daerah pemilihan satu, yang dulu berprofesi sebagai pengacara ini mengaku tidak mengetahui mengapa tidak ada pengawasan dan penegakan dari pihak Pemkab melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Sebenarnya masih bisa dipakai juga tapi tidak tahu juga Satpol tidak ambil tindakan. Tidak tahu juga itu."pungkasnya. (Ar)
.jpg)
