1Detik.info Batam — Kepala BP Batam yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam, dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran lembaga untuk kepentingan kampanye pemilihan gubernur Kepulauan Riau yakni di Pilkada 2024. Sebagai lembaga pemerintah, BP Batam wajib menjaga netralitasnya dari segala bentuk aktivitas politik.
Menurut aturan yang berlaku, fasilitas negara, termasuk kantor, kendaraan dinas, dan sumber daya manusia, tidak boleh digunakan dalam kegiatan kampanye. Penggunaan fasilitas atau sumber daya BP Batam untuk tujuan politik pribadi dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dan melanggar etika pelayanan publik.
“Pegawai BP Batam juga harus tetap netral dan dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye apa pun,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya. Pegawai BP Batam yang diketahui terlibat dalam kampanye berpotensi dikenai sanksi karena melanggar etika sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Selain itu, kepala BP Batam juga dilarang memobilisasi dukungan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan lembaga tersebut. Misalnya, mengarahkan pegawai atau pihak yang berkaitan dengan izin BP Batam untuk memberikan dukungan politik. Tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk tekanan politik yang merusak prinsip demokrasi.
Kawasan industri dan perdagangan bebas Batam yang berada di bawah pengelolaan BP Batam juga tidak boleh digunakan sebagai lokasi kegiatan kampanye. Semua program dan kebijakan BP Batam harus dilaksanakan untuk kepentingan publik dan tidak diperkenankan dijadikan janji kampanye.
Lembaga BP Batam, sebagai badan yang berfokus pada pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, diharapkan tetap menjalankan peran dan fungsinya tanpa campur tangan politik. Ketua lembaga tersebut juga diingatkan untuk memisahkan peran jabatannya dari kepentingan pribadi dalam kontestasi politik, demi menjaga integritas BP Batam sebagai institusi pemerintah yang netral.
Aturan ini diberlakukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap BP Batam, agar tetap berfokus pada pelayanan dan pembangunan di kawasan perdagangan bebas, tanpa terpengaruh kepentingan politik.
(GULTOM)
0 Komentar