Simalungun, 1detik.asia -
Pemerintahan Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Anton Achmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga mengalami kondisi yang sulit.
Di tengah Pekerjaan Rumah (PR) memperbaiki infrastruktur yang tidak layak, justru anggaran infrastruktur lewat Dana Alokasi Umum (DAU) dipotong pemerintahan pusat.
Ketua Tim Transisi Pemerintahan Anton - Benny, Jamesrin Saragih kepada Tribun Medan, Minggu 9/2/2025, menyampaikan bahwa pihaknya sudah mempelajari pelaksanaan anggaran transfer ke daerah yang pada intinya ada perintah mewajibkan mencadangkan sebagian dana infrastruktur.
Pada 3 Februari 2025 keluar Peraturan Menteri Keuangan tentang penyesuaian rincian anggaran yang dicadangkan dari Provinsi dan Kabupaten/Kota, kata Jamesrin.
Jamesrin menyebut bahwa keputusan menteri ini berlaku bagi seluruh pemerintah daerah Indonesia, dan semua kepala daerah tentu melakukan penyesuaian-penyesuaian anggaran.
Saya sebagai tim transisi telah berkoordinasi dengan pemerintah saat ini, agar menunda kegiatan (belanja) di luar dari kegiatan rutin dan operasional, Tentunya, selanjutnya setelah Pak bupati dan wakil bupati yang baru, mereka akan menyesuaikan anggaran yang ada agar lebih rinci, katanya.
Sehingga bisa ditetapkan mana prioritas pertama, prioritas kedua dan prioritas ketiga, serta cara mengurangi pengeluaran yang tidak dianggap mendesak, kata Jamesrin.
Jamesrin pun meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun saat ini untuk memberikan kesempatan bagi Anton Achmad Saragih dan Benny Gusman Sinaga untuk menjabarkan kembali penggunaan anggaran, sekaligus juga merujuk program unggulan sebagai kepala daerah yang baru sesuai visi-misinya.
Memang ini sangat berpengaruh ke kita. Kita tidak bisa pungkiri tentu ada pikiran di kita karena pengurangan ini adalah program nasional. Masyarakat juga harus tahu ini berlaku seluruh Nusantara, Jangan nanti orang-orang tertentu over-kritik. Masyarakat harus bisa cermat melihat dengan kondisi ini," kata Jamesrin.
Tim Transisi pun meminta perhatian semua pihak bahwa kondisi refocussing ini adalah keadaan nasional.
Tentunya pemerintah pusat punya pertimbangan untuk menerapkan hal ini.
Sekilas yang saya lihat, pengurangan kita berkisar sampai lebih dari 100 miliar. Itu dicadangkan, Itu bagaimana teknis selanjutnya itu ranah pemerintah pusat, tutup Jamesrin.
(Donny)
0 Komentar