Muratara
Dikutif dari Elpublika.com Oknum di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) diduga melakukan mark-up anggaran salah satunya sewa kantor.
Dugaan ini mencuat setelah hasil investigasi mengungkap adanya selisih signifikan antara anggaran yang tercantum dengan harga sewa sebenarnya.
Berdasarkan Sumber Informasi Pemerintah Daerah tercatat bahwa anggaran sewa kantor Dinas Kominfo Muratara mencapai Rp130.000.000 di tahun 2024 Namun, berdasarkan investigasi, harga sewa gedung tersebut hanya Rp75.000.000 untuk dua pintu. Selisih sebesar Rp55.000.000 ini menimbulkan dugaan adanya praktik mark-up yang berpotensi merugikan keuangan daerah
Salah satu sumber terpecaya yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa harga sewa gedung diperoleh berdasarkan yang dirinya ketahui selama ini hanya Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk dua pintu.
"Setau saya sewanya itu kalau satu pintu 40 juta kalau dua pintu Rp75 juta,"ujarnya.
Dugaan ini memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Aliansi Pemuda Silampari Bersatu (APSB) yang meminta transparansi dari Dinas Kominfo Muratara.
"Jika benar terjadi mark-up, maka ini bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan anggaran. Perlu ada audit dan tindakan tegas dari aparat penegak hukum," ujar aktivis APSB, Alam Budi, 28 maret 2025.
Lembaga Swadaya Masyarakat dan APSB akan segera menindaklanuti kemelut dugaan penyalahgunaan Anggaran di Kominfo Muratara.
"Dalam waktu dekat kita akan lapor ke Kejati Sumsel, selain anggaran gedung banyak anggaran lainnya yang juga diduga mark-up,"sampainya
Berdasarkan informasi yang di terbitkan oleh media Elpublika.com pihak Dinas Kominfo Muratara belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan mark-up tersebut.
Saat awak media ini juga kimformasi mengenai hal tersebut melalui salah satu kabid diskominfo via WhatsApp tidak ada juga tanggapan sampai berita ini di terbitkan.
0 Komentar